ANGGARAN
RUMAH TANGGA
KEANGGOTAAN
Pasal
1
CARA
MENJADI ANGGOTA
1. Pekerja dan atau setiap orang yang mempunyai aspirasi pada
industri Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman yang secara sadar ingin menjadi
anggota FSP RTMM-SPSI harus mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota, baik
sendiri-sendiri atau secara kolektif;
2. Pengisian formulir rangkap 2 (dua) masing-masing disertai
pas photo ukuran 3 x 4 cm;
3. Pengajuan menjadi anggota disampaikan kepada PUK SP
RTMM-SPSI atau kepada PC FSP RTMM-SPSI setempat, apabila di perusahaan atau di
kantor pekerja belum terbentuk PUK SP RTMM-SPSI;
4. Permintaan menjadi anggota disertai uang pangkal sesuai dengan
ketentuan ART ini.
Pasal
2
PENDAFTARAN
ANGGOTA
1. Setiap orang yang telah mengajukan menjadi anggota sesuai
ketentuan pasal 1 ayat (1) dinyatakan sebagai Calon Anggota;
2. Setiap calon anggota diteliti kesetiaannya kepada organisasi
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak didaftarkan, jika setelah 3 (tiga)
bulan tidak ada penolakan dari PUK atau PC maka secara otomatis dinyatakan
sebagai anggota;
3. Setelah terbukti kesetiannya selama masa menjadi calon
anggota dapat dinyatakan sebagai anggota.
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 3
HAK-HAK ANGGOTA
Setiap Anggota
berhak :
a.
Memperoleh
perlakuan yang sama;
b.
Mengeluarkan
pendapat baik lisan maupun tulisan;
c.
Memilih dan
dipilih;
d.
Memperoleh
perlindungan dan pembelaan;
e.
Memperoleh
pendidikan dan pelatihan;
f.
Memperoleh
penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.
Pasal 4
KEWAJIBAN ANGGOTA
Setiap Anggota
berkewajiban :
a. Mematuhi dan
melaksanakan seluruh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
b. Mematuhi dan melaksanakan keputusan
Musyawarah Nasional dan ketentuan organisasi lainnya;
c. Mengamankan dan
memperjuangkan kebijakan organisasi;
d. Membela kepentingan organisasi dari
setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi;
e. Menghadiri
Musyawarah, Rapat-rapat dan kegiatan organisasi;
f. Berpartisipasi
aktif dalam melaksanakan program perjuangan organisasi;
g. Membayar Iuran
Anggota.
Pasal 5
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Tiap anggota berakhir/hilang haknya sebagai anggota karena :
a. Meninggal dunia;
b.
Mengundurkan
diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
c. Diberhentikan oleh organisasi.
BAB
III
TINDAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN/PENGURUS
Pasal 6
TINDAKAN DISIPLIN
Tindakan disiplin dikeluarkan kepada anggota/pengurus organisasi berupa:
1. Teguran lisan;
2. Peringatan tertulis setelah
teguran lisan;
3. Skorsing setelah peringatan tertulis;
4. Pemberhentian setelah tindakan skorsing;
5. Penuntutan secara hukum.
Pasal
7
P
E R I N G A T A N
1.
Tindakan
peringatan diambil terhadap anggota/pimpinan yang merugikan kepentingan
organisasi atas dasar pertimbangan hasil rapat pimpinan pada masing-masing
tingkatan;
2.
Tindakan
peringatan dilakukan oleh Pimpinan Serikat Pekerja RTMM-SPSI pada tingkatan masing-masing
atas rekomendasi dan keputusan rapat yang dihadiri oleh lebih dari setengah
jumlah pengurus.
Pasal
8
S
K O R S I N G
1. Tindakan
skorsing dikenakan terhadap anggota/pimpinan karena :
a. Merugikan organisasi baik moril maupun materil;
b. Menyalahgunakan kedudukannya sebagai anggota/pimpinan untuk
kepentingan pribadi;
c. Menyalahgunakan hak milik organisasi
untuk kepentingan pribadi.
2. Tindakan skorsing
dilakukan oleh Pimpinan organisasi Serikat Pekerja RTMM-SPSI pada tingkatan
masing-masing atas rekomendasi dan keputusan rapat yang dihadiri oleh lebih
dari setengah jumlah pengurus.
Pasal 9
P E M B E R H E N T I A N
1. Tindakan pemberhentian terhadap anggota/pimpinan dilakukan
setelah :
a. Dikenakan skorsing namun masih melakukan tindakan kesalahan
seperti pasal 8 ayat (1);
b. Tindakan indisipliner yang sangat
merugikan organisasi.
2. Tindakan pemberhentian terhadap
anggota/pimpinan diatur sebagai berikut :
a. Anggota
oleh PC atas usul PUK;
b. PUK oleh
PD atas usul PC;
c. PC oleh PP
atas usul PD;
d. PD oleh PP atas keputusan rapat PD yang memenuhi quorum 50%
+ 1.
3. Tindakan pemberhentian terhadap fungsionaris PP FSP
RTMM-SPSI dilakukan oleh RAKERNAS.
Pasal
10
PENUNTUTAN
SECARA HUKUM
1. Anggota atau pimpinan yang merugikan
organisasi secara material/finansial dapat dikenakan tuntutan hukum;
2. Tuntutan hukum sebagaimana disebut
dalam ayat 1 (satu) dilakukan Pimpinan organisasi pada tingkatan masing-masing
atas rekomendasi dan keputusan rapat yang dihadiri oleh lebih dari setengah
jumlah pengurus.
Pasal 11
PEMBELAAN DIRI
Pembelaan diri akibat skorsing anggota/pimpinan dapat dilakukan dalam rapat
pimpinan di tingkatan masing-masing, sedang pembelaan atas pemecatan dilakukan
dalam MUNAS, MUSDA, MUSCAB atau MUSNIK organisasi.
Pasal 12
Tindakan disiplin sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal
9, dan Pasal 10 dapat dikenakan tidak berdasarkan urutan, melainkan besar
kecilnya pelanggaran, kerugian, dan efek yang ditimbulkannya.
BAB IV
STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN
Pasal 13
SUSUNAN PIMPINAN PUSAT
1.
Susunan
Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 11
(sebelas) orang, terdiri dari :
a.
Seorang
Ketua Umum; kalau
diperlukan dapat diangkat seorang Wakil Ketua Umum.
b. Beberapa orang Ketua;
c. Seorang Sekretaris Umum;
d. Beberapa orang Sekretaris;
e. Seorang Bendahara Umum;
f. Seorang Bendahara.
2.
Pimpinan
Pusat organisasi dapat dilengkapi dengan beberapa anggota yang mewakili Daerah
dan disebut Anggota Pleno Pimpinan Pusat.
Pasal 14
SUSUNAN
PIMPINAN DAERAH
1. Susunan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang
dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan))
orang, terdiri dari :
a. Seorang Ketua;
b. Beberapa orang Wakil Ketua;
c. Seorang Sekretaris;
d. Beberapa orang Wakil Sekretaris;
e. Seorang Bendahara;
f. Seorang Wakil Bendahara.
2.
Pimpinan
Daerah dapat dilengkapi dengan beberapa anggota mewakili Cabang dan disebut
Anggota Pleno.
Pasal
15
SUSUNAN
PIMPINAN CABANG
1. Susunan Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang
dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, terdiri dari :
a. Seorang Ketua;
b. Beberapa orang Wakil Ketua;
c. Seorang Sekretaris;
d. Beberapa orang Wakil Sekretaris;
e. Seorang Bendahara;
f. Seorang Wakil Bendahara.
2.
Pimpinan
Cabang dapat dilengkapi dengan beberapa anggota mewakili PUK dan disebut
Anggota Pleno Pimpinan Cabang.
Pasal
16
SUSUNAN
PIMPINAN UNIT KERJA
1. Susunan Pimpinan Unit Kerja sekurang-kurangnya 5 (lima)
orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
a. Seorang Ketua;
b. Beberapa orang Wakil Ketua;
c. Seorang Sekretaris;
d. Beberapa orang Wakil Sekretaris;
e. Seorang Bendahara;
f. Seorang Wakil Bendahara.
2.
Pimpinan Unit
Kerja dapat dilengkapi dengan beberapa anggota mewakili bagian/departemen di
tempat kerja dan disebut Komisariat Pimpinan Unit Kerja.
BAB
V
SYARAT-
SYARAT UNTUK MENJADI PIMPINAN
Pasal
17
1.
Syarat-syarat untuk menjadi pimpinan
organisasi tingkat PP, PD atau PC adalah :
a.
Telah menjadi
anggota selama 5 (lima) tahun;
b. Menguasai
dan memahami masalah organisasi;
c. Menandatangani
pernyataan kesediaan dan bersedia aktif menjadi pimpinan.
2.
Syarat-syarat untuk menjadi Pimpinan
Unit Kerja adalah :
a. Pekerja pada perusahaan industri barang dan jasa sektor
Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman serta sejenisnya;
b.
Telah menjadi
anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali pembentukan PUK baru;
c.
Menandatangani
pernyataan kesediaan untuk menjadi pimpinan organisasi.
BAB VI
PERANGKAPAN JABATAN DAN PENGGANTIAN PIMPINAN ANTAR WAKTU
Pasal
18
PERANGKAPAN JABATAN
1.
Setiap
pimpinan organisasi disemua tingkatan dibenarkan merangkap 1 (satu) jabatan dalam
organisasi secara
vertikal ke atas atau ke bawah.
2.
Setiap
pengurus organisasi dibenarkan merangkap jabatan secara horizontal dengan
Konfederasi pada tingkatan masing-masing.
Pasal 19
BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPEMIMPINAN
Berakhirnya
masa jabatan kepemimpinan :
1.
Berakhirnya masa jabatan;
2.
Meninggal dunia;
3. Mengundurkan
diri atas permintaan
sendiri secara tertulis;
4. Diberhentikan oleh organisasi.
Pasal
20
PENGGANTIAN PIMPINAN ANTAR WAKTU
1.
Penggantian
Pimpinan Antar Waktu adalah penggantian satu atau lebih anggota pimpinan karena
:
a.
Meninggal
dunia;
b.
Mengundurkan
diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
c.
Diberhentikan
oleh organisasi.
2. Penggantian Pimpinan Antar Waktu
dilakukan dengan melalui keputusan rapat organisasi pada tingkatan
masing-masing yang pengesahannya dikeluarkan sebagaimana diatur Anggaran Rumah
Tangga BAB IV.
BAB VII
KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA
Pasal 21
1. Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk
di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang berkedudukan
sebagai sarana penunjang pelaksanaan program organisasi.
2. Komposisi dan personalia kepengurusan
Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan organisasi
sesuai dengan tingkatannya.
3. Badan dan atau Lembaga dapat melakukan
koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan
dan atau Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.
BAB VIII
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN
ORGANISASI
(M P O)
Pasal 22
1. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO)
merupakan badan yang bersifat kolektif.
2. Susunan dan Personalia MPO ditetapkan
oleh Munas, Musda,
atau Muscab.
3. Mekanisme dan tata kerja MPO ditetapkan
oleh MPO dengan berkoordinasi dengan
PP, PD, atau
PC.
4. Jumlah anggota MPO sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan
sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
5. Anggota MPO berhak menghadiri rapat-rapat yang
diselenggarakan oleh Pimpinan organisasi.
BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Bagian Kesatu
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL
Pasal 23
1.
Musyawarah
Nasional dihadiri oleh :
a. Peserta;
b. Peninjau;
c. Undangan.
2.
Peserta terdiri
atas :
a. PP FSP RTMM-SPSI;
b. PD FSP RTMM-SPSI;
c. PC FSP RTMM-SPSI;
d. PUK SP RTMM-SPSI.
3.
Peninjau
terdiri atas :
a. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b. Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Pusat.
4.
Undangan
terdiri atas :
a. Perwakilan Institusi;
b. Perorangan.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan
ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
6. Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih
dari dan oleh Peserta.
7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional
terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Pusat organisasi.
Pasal 24
Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana
tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi
Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Pasal 25
1.
Rapat Pimpinan
Nasional dihadiri oleh :
a. Peserta;
b. Peninjau;
c. Undangan.
2.
Peserta terdiri atas :
a.
Pimpinan Pusat;
b.
Unsur Pimpinan Daerah.
3.
Peninjau terdiri atas :
a.
Majelis
Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.
Unsur Badan dan
Lembaga Pimpinan Pusat.
4.
Undangan
terdiri atas :
a.
Perwakilan
Institusi;
b.
Perorangan.
5.
Jumlah peserta,
peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
Pasal 26
1.
Rapat Kerja
Nasional dihadiri oleh :
a. Peserta;
b. Peninjau;
c. Undangan.
2.
Peserta terdiri
atas :
a.
Pimpinan Pusat;
b.
Unsur Pimpinan
Daerah ;
c.
Unsur Pimpinan
Cabang.
3.
Peninjau
terdiri atas :
a.
Majelis
Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.
Unsur Badan dan
Lembaga Pimpinan Pusat.
4.
Undangan
terdiri atas :
a.
Perwakilan
Institusi;
b.
Perorangan.
5.
Jumlah Peserta,
Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Nasional organisasi ditetapkan oleh Pimpinan
Pusat.
Pasal
27
1.
Rapat
Konsultasi Nasional dihadiri Peserta dari :
a.
Pimpinan Pusat;
b.
Unsur Pimpinan
Daerah;
c.
Unsur Pimpinan
Cabang.
2.
Pimpinan Pusat
dapat mengundang pihak lain sebagai Narasumber.
Bagian Kedua
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH
Pasal 28
1.
Musyawarah
Daerah dihadiri oleh :
a. Peserta;
b. Peninjau;
c. Undangan.
2.
Peserta terdiri
atas :
a. Unsur Pimpinan Pusat;
b. PD FSP RTMM-SPSI;
c. Unsur Pimpinan Cabang;
d. Unsur Pimpinan Unit Kerja.
3.
Peninjau
terdiri atas :
a.
Majelis
Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.
Unsur Badan dan
Lembaga Pimpinan Daerah.
4.
Undangan
terdiri atas :
a. Perwakilan Institusi;
b. Perorangan.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan
ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
6. Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih dari
dan oleh Peserta.
7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah
terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Daerah organisasi.
Pasal 29
Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 27
ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa.
Pasal 30
1.
Rapat Pimpinan
Daerah Provinsi dihadiri oleh :
a.
Peserta;
b.
Peninjau;
c.
Undangan.
2.
Peserta terdiri
atas :
a.
Unsur Pimpinan
Pusat;
b.
Pimpinan
Daerah;
c.
Unsur Pimpinan
Cabang.
3.
Peninjau
terdiri atas :
a.
Majelis
Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.
Unsur Badan dan
Lembaga Pimpinan Daerah.
4.
Undangan
terdiri atas :
a.
Perwakilan
Institusi;
b.
Perorangan.
5.
Jumlah Peserta,
Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
Pasal 31
1.
Rapat Kerja
Daerah Provinsi dihadiri oleh :
a.
Peserta;
b.
Peninjau;
c.
Undangan.
2.
Peserta terdiri
atas :
a.
Unsur Pimpinan
Pusat;
b.
Pimpinan
Daerah;
c.
Unsur Pimpinan
Cabang.
3.
Peninjau
terdiri atas :
a.
Majelis
Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.
Unsur Badan dan
Lembaga Pimpinan Daerah.
4.
Undangan
terdiri atas:
a.
Perwakilan
Institusi;
b.
Perorangan .
5.
Jumlah Peserta,
Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
Bagian Ketiga
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG
Pasal 32
1.
Musyawarah
Cabang dihadiri oleh :
a.
Peserta;
b.
Peninjau;
c.
Undangan.
2.
Peserta terdiri
atas :
a.
Unsur Pimpinan
Daerah;
b.
Pimpinan
Cabang;
c.
Unsur Pimpinan
Unit Kerja.
3. Peninjau terdiri atas :
a. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b. Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Cabang.
4. Undangan terdiri atas:
a. Perwakilan Institusi;
b. Perorangan.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan
ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
6.
Pimpinan
Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta.
7.
Sebelum
Pimpinan Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Cabang.
Pasal 33
Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 32
ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.
Pasal 34
1.
Rapat Kerja
Cabang dihadiri oleh :
a.
Peserta;
b.
Peninjau;
c.
Undangan.
2.
Peserta terdiri
atas :
a.
Unsur Pimpinan
Daerah;
b.
Pimpinan
Cabang;
c.
Unsur Pimpinan
Unit Kerja.
3.
Peninjau
terdiri atas :
a. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b. Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Cabang.
4.
Jumlah Peserta,
Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
Pasal 35
1.
Rapat Pimpinan
Cabang dihadiri oleh :
a.
Peserta;
b.
Peninjau;
c.
Undangan.
2.
Peserta terdiri
atas :
a.
Unsur Pimpinan
Daerah
b.
Pimpinan Cabang
c.
Unsur Pimpinan
Unit Kerja
3.
Peninjau
terdiri atas :
a. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b. Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Cabang.
4.
Jumlah Peserta,
Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
Bagian Keempat
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT UNIT KERJA
Pasal 36
1.
Musyawarah Unit
Kerja dihadiri oleh :
a.
Peserta;
b.
Peninjau;
c.
Undangan.
2.
Peserta terdiri
atas :
a.
Unsur Pimpinan
Cabang;
b.
Pimpinan Unit
Kerja;
c.
Komisariat;
d.
Anggota atau
perwakilan anggota.
3.
Peninjau dari
unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Unit Kerja.
4. Undangan terdiri dari :
a. Perwaklilan institusi;
b. Perorangan.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan
ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
6. Pimpinan Musyawarah Unit Kerja dipilih
dari dan oleh peserta.
7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Unit Kerja
terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Unit Kerja.
Pasal 37
Ketentuan mengenai Musyawarah Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal
36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Unit Kerja Luar
Biasa.
Pasal 38
1.
Rapat Kerja
Unit Kerja dihadiri oleh :
a.
Peserta;
b.
Peninjau;
c.
Undangan.
2.
Peserta terdiri
atas :
a.
Unsur Pimpinan
Cabang;
b.
Pimpinan Unit
Kerja;
c.
Komisariat;
d.
Anggota atau
perwakilan anggota.
3.
Peninjau dari
unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Unit Kerja.
4.
Jumlah Peserta,
Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
Pasal 39
1.
Rapat Pimpinan
Unit Kerja dihadiri oleh :
a.
Peserta;
b.
Peninjau;
c.
Undangan.
2.
Peserta terdiri
atas :
a.
Unsur Pimpinan
Cabang;
b.
Pimpinan Unit
Kerja;
c.
Komisariat.
3.
Peninjau dari
unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Unit Kerja.
4.
Jumlah Peserta,
Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Unit Kerja ditetapkan oleh Pimpinan Unit
Kerja.
BAB X
HAK BICARA DAN HA SUARA
Pasal 40
HAK BICARA
1. Peserta mempunyai hak bicara.
2. Peninjau memiliki hak bicara.
Bagian Pertama
HAK SUARA MUSYAWARAH NASIONAL
Pasal 41
1. Pengaturan hak suara diatur berdasarkan
jumlah anggota yang sah dan telah memenuhi kewajiban sebagai anggota;
2. Hak suara PUK diatur sebagai berikut :
a. Sampai dengan 500 anggota mempunyai 1 (satu) suara;
b. Lebih dari 500, setiap 500 kelebihannya mendapat tambahan
1 (satu) suara, sebanyak-banyaknya 10 suara.
2.
Hak suara
Pimpinan Cabang (PC) :
a. Sampai dengan 1000 anggota, mempunyai hak 1 (satu) suara;
b. Lebih dari 1000, setiap 1000 kelebihannya mendapat
tambahan 1 (satu) suara, sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara.
3. Hak suara Pimpinan Daerah (PD) :
a. Sampai dengan 1000 anggota, mempunyai hak 1 (satu) suara;
b. Lebih dari 1000, setiap 1000 kelebihannya mendapat tambahan
1 (satu) suara, sebanyak-banyaknya 10 suara.
4. Tiap anggota PP FSP RTMM-SPSI yang
demisioner mempunyai 1 (satu) suara.
5. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO)
mempunyai 1 (satu) suara.
Bagian
Kedua
HAK
SUARA MUSYAWARAH DAERAH
Pasal
42
1. Pengaturan hak suara diatur berdasarkan jumlah anggota yang
sah dan telah memenuhi kewajiban sebagai anggota;
2. Hak Suara Pimpinan Cabang sampai dengan anggota 1000 orang,
mempunyai hak 1 (satu) suara, lebih dari 1000 anggota, setiap 1000 anggota
bertambah 1 (satu) suara, dengan sebanyak-banyaknya 5 (lima) hak suara;
3. Hak Suara Pimpinan Unit Kerja diatur
sebagai berikut :
a. Sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) anggota, mempunyai
hak 1 (satu) suara;
b. Lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) anggota, setiap 250
(dua ratus lima puluh) anggota mendapat tambahan hak 1 (satu) suara, dan
sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hak suara.
4. Tiap anggota PD FSP RTMM-SPSI yang demisioner mempunyai 1
(satu) suara.
5. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO)
mempunyai 1 (satu) suara.
Bagian Ketiga
HAK SUARA MUSYAWARAH CABANG
Pasal 43
1.
Pada dasarnya
perhitungan dan pengaturan hak suara diatur berdasarkan jumlah anggota yang sah
dan telah memenuhi kewajiban sebagai anggota;
2.
Hak Suara
Pimpinan Unit Kerja (PUK) diatur sebagai berikut :
a. Sampai dengan 200 (dua ratus) anggota, mempunyai hak 1
(satu) suara;
b. Lebih dari 200 (dua ratus) anggota, setiap 200 (dua
ratus) anggota mendapat tambahan hak 1 (satu) suara, dan sebanyak-banyaknya 10
(sepuluh) hak suara.
3. Tiap anggota PC FSP RTMM-SPSI yang
demisioner mempunyai 1 (satu) suara.
4. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO)
mempunyai 1 (satu) suara.
Bagian
Keempat
HAK SUARA MUSYAWARAH UNIT KERJA
Pasal 44
1. Setiap anggota yang sah dan telah
memenuhi kewajiban sebagai anggota mempunyai hak 1 (satu) suara;
2. Dalam hal menggunakan perwakilan, maka
maksimal setiap wakil hanya boleh membawa 50 suara.
BAB XI
PEMILIHAN PIMPINAN ORGANISASI
Pasal 45
1. Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat,
Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Unit Kerja
dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah.
2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan
Pencalonan dan Pemilihan.
3. Ketua Umum atau Ketua Terpilih
ditetapkan sebagai Ketua Formatur.
4. Penyusunan Pengurus Pimpinan organisasi
dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur.
5. Tata Cara Pemilihan Pimpinan Organisasi
sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal ini
diatur dalam Peraturan Tersendiri.
Pasal 46
1. Syarat -syarat untuk menjadi pimpinan
organisasi tingkat PP, PD atau PC adalah :
a. Telah menjadi anggota selama 5 (lima) tahun;
b. Menguasai dan memahami masalah organisasi;
c. Menandatangani pernyataan kesediaan dan bersedia aktif
menjadi pimpinan.
2. Syarat-syarat untuk menjadi Pimpinan
Unit Kerja adalah :
a. Pekerja pada perusahaan industri barang dan jasa sektor
Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman serta sejenisnya;
b. Telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun,
kecuali pembentukan PUK baru;
c. Menandatangani pernyataan kesediaan untuk menjadi
pimpinan organisasi.
BAB XII
KEUANGAN
Pasal 47
1.
Sumber-sumber
keuangan organisasi terdiri atas :
a. Uang pangkal tiap anggota sebanyak 2% dari upah
bruto/bulan pada waktu pendaftaran;
b. Iuran wajib tiap anggota sebanyak 1% dari upah
bruto/bulan dipungut setiap bulan;
c.
Sumbangan
sukarela yang tidak mengikat;
d.
Uang Konsolidasi;
e.
Usaha-usaha
lain yang sah;
f.
Bantuan dari
Anggaran Negara/Daerah.
2. Semua pemasukan dan pengeluaran
keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan organisasi pada
Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang
menurut peraturan perundang-undangan juncto BAB VII UU No. 21 Tahun 2000
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
3. Ketentuan mengenai pengelolaan dan
mekanisme pertanggungjawaban keuangan Organisasi diatur dalam Peraturan
Organisasi.
BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM
Pasal 48
1.
Jenis
perselisihan hukum :
a.
Sengketa
Organisasi;
b. Sengketa
Perdata.
2.
Penyelesaian
perselisihan hukum :
a.
Musyawarah;
b. Arbitrase;
c.
Peradilan.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang
penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi.
BAB XIV
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 49
1. FSP RTMM-SPSI mempunyai Atribut yang terdiri dari :
a. Logo;
b. Bendera;
c. Hymne;
d. Mars Pekerja.
2. Logo sebagaimana tercantum pada ayat
(1) butir a, terdaftar secara resmi di Departemen Hukum dan HAM Republik
Indonesia.
3. Logo sebagaimana tercantum pada ayat
(1) butir a, mempunyai arti dan makna sebagai berikut :
a. Lingkaran dengan 20 gerigi warna hitam, lambang semangat dan persatuan
pekerja sebagai kelanjutan SBLP yang lahir pada 20 Februari 1973;
b. Dasar logo warna biru laut, bermakna dinamika (laut) dan etos kerja;
c. Padi dan tangkai warna kuning terikat erat dengan kapas warna putih,
bermakna bersatu padu bekerja keras meningkatkan produktivitas untuk
kesejahteraan pekerja dan bangsa Indonesia;
d. Tangkai Kapas
warna hijau, lambang kesuburan Tanah Air dan lingkungan hidup yang harus secara
terus menerus dipelihara, dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kemakmuran
masyarakat;
e. Segi lima warna merah dan dasar putih, lambang semangat kebangsaan yang
berdasar Pancasila dan UUD 1945;
f. Tulisan FSP RTMM-SPSI warna merah, bermakna FSP RTMM-SPSI
sebagai wahana yang dinamis untuk mencapai cita-cita.
4. Ketentuan tentang Atribut diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Organisasi.
BAB
XV
PENUTUP
Pasal
50
1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan
di : Hotel Grand Cempaka, Jakarta
Pada
Tanggal : 26 Januari 2010
PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IV
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK, TEMBAKAU, MAKANAN,
MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
SOEGANDA PRIYATNA SAHRUL FURQAN
K E T U
A
S E K R E T A R I S
0 komentar:
Posting Komentar