Sabtu, 28 Maret 2015

Posted by Luchman |
ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB  I
KEANGGOTAAN
Pasal  1
CARA MENJADI ANGGOTA
1.         Pekerja dan atau setiap orang yang mempunyai aspirasi pada industri Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman yang secara sadar ingin menjadi anggota FSP RTMM-SPSI harus mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota, baik sendiri-sendiri atau secara kolektif;
2.         Pengisian formulir rangkap 2 (dua) masing-masing disertai pas photo ukuran 3 x 4 cm;
3.         Pengajuan menjadi anggota disampaikan kepada PUK SP RTMM-SPSI atau kepada PC FSP RTMM-SPSI setempat, apabila di perusahaan atau di kantor pekerja belum terbentuk PUK SP RTMM-SPSI;
4.         Permintaan menjadi anggota disertai uang pangkal sesuai dengan ketentuan ART ini.

Pasal  2
PENDAFTARAN ANGGOTA
1.         Setiap orang yang telah mengajukan menjadi anggota sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) dinyatakan sebagai Calon Anggota;
2.         Setiap calon anggota diteliti kesetiaannya kepada organisasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak didaftarkan, jika setelah 3 (tiga) bulan tidak ada penolakan dari PUK atau PC maka secara otomatis dinyatakan sebagai anggota;
3.         Setelah terbukti kesetiannya selama masa menjadi calon anggota dapat dinyatakan sebagai anggota.

BAB  II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal  3
HAK-HAK ANGGOTA
Setiap Anggota berhak :
a.          Memperoleh perlakuan yang sama;
b.         Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
c.          Memilih dan dipilih;
d.         Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
e.          Memperoleh pendidikan dan pelatihan;
f.           Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.



Pasal  4
KEWAJIBAN ANGGOTA
Setiap Anggota berkewajiban :
a.          Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
b.         Mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan ketentuan organisasi lainnya;
c.          Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan organisasi;
d.         Membela kepentingan organisasi dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi;
e.          Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat dan kegiatan organisasi;
f.           Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan organisasi;
g.          Membayar Iuran Anggota.

Pasal  5
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Tiap anggota berakhir/hilang haknya sebagai anggota karena :
a.          Meninggal dunia;
b.         Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
c.          Diberhentikan oleh organisasi.

BAB  III
TINDAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN/PENGURUS
Pasal  6
TINDAKAN DISIPLIN
Tindakan disiplin dikeluarkan kepada anggota/pengurus organisasi berupa:
1.         Teguran lisan;
2.         Peringatan tertulis setelah  teguran lisan;
3.         Skorsing setelah peringatan tertulis;
4.         Pemberhentian setelah tindakan skorsing;
5.         Penuntutan secara hukum.

Pasal  7
P E R I N G A T A N
1.         Tindakan peringatan diambil terhadap anggota/pimpinan yang merugikan kepentingan organisasi atas dasar pertimbangan hasil rapat pimpinan pada masing-masing tingkatan;
2.         Tindakan peringatan dilakukan oleh Pimpinan Serikat Pekerja RTMM-SPSI pada tingkatan masing-masing atas rekomendasi dan keputusan rapat yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus.


Pasal  8
S K O R S I N G
1.         Tindakan skorsing dikenakan terhadap anggota/pimpinan karena :
a.       Merugikan organisasi baik moril maupun materil;
b.      Menyalahgunakan kedudukannya sebagai anggota/pimpinan untuk kepentingan pribadi;
c.       Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi.

2.         Tindakan skorsing dilakukan oleh Pimpinan organisasi Serikat Pekerja RTMM-SPSI pada tingkatan masing-masing atas rekomendasi dan keputusan rapat yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus.

Pasal  9
P E M B E R H E N T I A N
1.         Tindakan pemberhentian terhadap anggota/pimpinan dilakukan setelah :
a.       Dikenakan skorsing namun masih melakukan tindakan kesalahan seperti pasal 8 ayat (1);
b.      Tindakan indisipliner yang sangat merugikan organisasi.

2.         Tindakan pemberhentian terhadap anggota/pimpinan diatur sebagai berikut :
a.      Anggota oleh PC atas usul PUK;
b.      PUK oleh PD atas usul PC;
c.      PC oleh PP atas usul PD;
d.      PD oleh PP atas keputusan rapat PD yang memenuhi quorum 50% + 1.

3.         Tindakan pemberhentian terhadap fungsionaris PP FSP RTMM-SPSI dilakukan oleh RAKERNAS.

Pasal  10
PENUNTUTAN SECARA HUKUM
1.         Anggota atau pimpinan yang merugikan organisasi secara material/finansial dapat dikenakan tuntutan hukum;
2.         Tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam ayat 1 (satu) dilakukan Pimpinan organisasi pada tingkatan masing-masing atas rekomendasi dan keputusan rapat yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus.

Pasal  11
PEMBELAAN DIRI
Pembelaan diri akibat skorsing anggota/pimpinan dapat dilakukan dalam rapat pimpinan di tingkatan masing-masing, sedang pembelaan atas pemecatan dilakukan dalam MUNAS, MUSDA, MUSCAB atau MUSNIK organisasi.



Pasal  12
Tindakan disiplin sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dapat dikenakan tidak berdasarkan urutan, melainkan besar kecilnya pelanggaran, kerugian, dan efek yang ditimbulkannya.

BAB  IV
STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN
Pasal  13
SUSUNAN PIMPINAN PUSAT
1.         Susunan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri dari :
a.       Seorang Ketua Umum; kalau diperlukan dapat diangkat seorang Wakil Ketua Umum.
b.      Beberapa orang Ketua;
c.       Seorang Sekretaris Umum;
d.      Beberapa orang Sekretaris;
e.       Seorang Bendahara Umum;
f.        Seorang Bendahara.

2.         Pimpinan Pusat organisasi dapat dilengkapi dengan beberapa anggota yang mewakili Daerah dan disebut Anggota Pleno Pimpinan Pusat.

Pasal  14
SUSUNAN PIMPINAN DAERAH
1.         Susunan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan)) orang, terdiri dari :
a.       Seorang Ketua;
b.      Beberapa orang Wakil Ketua;
c.       Seorang Sekretaris;
d.      Beberapa orang Wakil Sekretaris;
e.       Seorang Bendahara;
f.        Seorang Wakil Bendahara.

2.         Pimpinan Daerah dapat dilengkapi dengan beberapa anggota mewakili Cabang dan disebut Anggota Pleno.

Pasal  15
SUSUNAN PIMPINAN CABANG
1.          Susunan Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, terdiri dari :
a.       Seorang Ketua;
b.      Beberapa orang Wakil Ketua;
c.       Seorang Sekretaris;
d.      Beberapa orang Wakil Sekretaris;
e.       Seorang Bendahara;
f.        Seorang Wakil Bendahara.

2.         Pimpinan Cabang dapat dilengkapi dengan beberapa anggota mewakili PUK dan disebut Anggota Pleno Pimpinan Cabang.

Pasal  16
SUSUNAN PIMPINAN UNIT KERJA
1.         Susunan Pimpinan Unit Kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
a.       Seorang Ketua;
b.      Beberapa orang Wakil Ketua;
c.       Seorang Sekretaris;
d.      Beberapa orang Wakil Sekretaris;
e.       Seorang Bendahara;
f.        Seorang Wakil Bendahara.

2.         Pimpinan Unit Kerja dapat dilengkapi dengan beberapa anggota mewakili bagian/departemen di tempat kerja dan disebut Komisariat Pimpinan Unit Kerja.

BAB  V
SYARAT- SYARAT UNTUK MENJADI PIMPINAN
Pasal  17
1.         Syarat-syarat untuk menjadi pimpinan organisasi tingkat PP, PD atau PC adalah :
a.       Telah menjadi anggota selama 5 (lima) tahun;
b.      Menguasai dan memahami masalah organisasi;
c.       Menandatangani pernyataan kesediaan dan bersedia aktif menjadi pimpinan.

2.         Syarat-syarat untuk menjadi Pimpinan Unit Kerja adalah :
a.       Pekerja pada perusahaan industri barang dan jasa sektor Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman serta sejenisnya;
b.      Telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali pembentukan PUK baru;
c.       Menandatangani pernyataan kesediaan untuk menjadi pimpinan organisasi.

BAB  VI
PERANGKAPAN JABATAN DAN PENGGANTIAN PIMPINAN ANTAR WAKTU
Pasal  18
PERANGKAPAN JABATAN
1.         Setiap pimpinan organisasi disemua tingkatan dibenarkan merangkap 1 (satu) jabatan dalam organisasi secara vertikal  ke atas atau ke bawah.
2.         Setiap pengurus organisasi dibenarkan merangkap jabatan secara horizontal dengan Konfederasi pada tingkatan masing-masing.

Pasal  19
BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPEMIMPINAN
Berakhirnya masa jabatan kepemimpinan :
1.         Berakhirnya masa jabatan;
2.         Meninggal dunia;
3.         Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
4.         Diberhentikan oleh organisasi.

Pasal  20
PENGGANTIAN PIMPINAN ANTAR WAKTU
1.         Penggantian Pimpinan Antar Waktu adalah penggantian satu atau lebih anggota pimpinan karena :
a.       Meninggal dunia;
b.      Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
c.       Diberhentikan oleh organisasi.

2.         Penggantian Pimpinan Antar Waktu dilakukan dengan melalui keputusan rapat organisasi pada tingkatan masing-masing yang pengesahannya dikeluarkan sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga BAB IV.

BAB  VII
KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA
Pasal  21
1.         Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program organisasi.
2.         Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan organisasi sesuai dengan tingkatannya.
3.         Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya.
4.         Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan atau Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB  VIII
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI
(M P O)
Pasal  22
1.         Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) merupakan badan yang bersifat kolektif.
2.         Susunan dan Personalia MPO ditetapkan oleh Munas, Musda, atau Muscab.
3.         Mekanisme dan tata kerja MPO ditetapkan oleh MPO dengan berkoordinasi dengan PP, PD, atau PC.
4.         Jumlah anggota MPO sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
5.         Anggota MPO berhak menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan organisasi.

BAB  IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Bagian Kesatu
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL
Pasal  23
1.         Musyawarah Nasional dihadiri oleh :
a.       Peserta;
b.      Peninjau;
c.       Undangan.

2.         Peserta terdiri atas :
a.       PP FSP RTMM-SPSI;
b.      PD FSP RTMM-SPSI;
c.       PC FSP RTMM-SPSI;
d.      PUK SP RTMM-SPSI.

3.         Peninjau terdiri atas :
a.       Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.      Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Pusat.

4.         Undangan terdiri atas :
a.       Perwakilan Institusi;
b.      Perorangan.

5.         Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
6.         Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh Peserta.
7.         Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Pusat organisasi.

Pasal  24
Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal  25
1.         Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh :
a.       Peserta;
b.      Peninjau;
c.       Undangan.

2.         Peserta terdiri atas :
a.       Pimpinan Pusat;
b.      Unsur Pimpinan Daerah.

3.         Peninjau terdiri atas :
a.       Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.      Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Pusat.

4.         Undangan terdiri atas :
a.       Perwakilan Institusi;
b.      Perorangan.

5.         Jumlah peserta, peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal  26
1.         Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
a.       Peserta;
b.      Peninjau;
c.       Undangan.

2.         Peserta terdiri atas :
a.       Pimpinan Pusat;
b.      Unsur Pimpinan Daerah ;
c.       Unsur Pimpinan Cabang.

3.         Peninjau terdiri atas :
a.       Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.      Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Pusat.

4.         Undangan terdiri atas :
a.       Perwakilan Institusi;
b.      Perorangan.

5.         Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Nasional organisasi ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal  27
1.         Rapat Konsultasi Nasional dihadiri Peserta dari :
a.       Pimpinan Pusat;
b.      Unsur Pimpinan Daerah;
c.       Unsur Pimpinan Cabang.

2.         Pimpinan Pusat dapat mengundang pihak lain sebagai Narasumber.



Bagian Kedua
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH
Pasal  28
1.         Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
a.       Peserta;
b.      Peninjau;
c.       Undangan.

2.         Peserta terdiri atas :
a.       Unsur Pimpinan Pusat;
b.      PD FSP RTMM-SPSI;
c.       Unsur Pimpinan Cabang;
d.      Unsur Pimpinan Unit Kerja.

3.         Peninjau terdiri atas :
a.       Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.      Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Daerah.

4.         Undangan terdiri atas :
a.       Perwakilan Institusi;
b.      Perorangan.

5.         Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
6.         Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh Peserta.
7.         Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Daerah organisasi.

Pasal  29
Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal  30
1.         Rapat Pimpinan Daerah Provinsi dihadiri oleh :
a.       Peserta;
b.      Peninjau;
c.       Undangan.

2.         Peserta terdiri atas :
a.       Unsur Pimpinan Pusat;
b.      Pimpinan Daerah;
c.       Unsur Pimpinan Cabang.

3.         Peninjau terdiri atas :
a.       Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.      Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Daerah.
4.         Undangan terdiri atas :
a.       Perwakilan Institusi;
b.      Perorangan.

5.         Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

Pasal  31
1.         Rapat Kerja Daerah Provinsi dihadiri oleh :
a.       Peserta;
b.      Peninjau;
c.       Undangan.

2.         Peserta terdiri atas :
a.       Unsur Pimpinan Pusat;
b.      Pimpinan Daerah;
c.       Unsur Pimpinan Cabang.

3.         Peninjau terdiri atas :
a.       Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.      Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Daerah.

4.         Undangan terdiri atas:
a.       Perwakilan Institusi;
b.      Perorangan .

5.         Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

Bagian Ketiga
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG
Pasal  32
1.         Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
a.       Peserta;
b.      Peninjau;
c.       Undangan.

2.         Peserta terdiri atas :
a.       Unsur Pimpinan Daerah;
b.      Pimpinan Cabang;
c.       Unsur Pimpinan Unit Kerja.

3.         Peninjau terdiri atas :
a.       Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.      Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Cabang.

4.         Undangan terdiri atas:
a.       Perwakilan Institusi;
b.      Perorangan.

5.         Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
6.         Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta.
7.         Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Cabang.

Pasal  33
Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal  34
1.         Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :
a.       Peserta;
b.      Peninjau;
c.       Undangan.

2.         Peserta terdiri atas :
a.       Unsur Pimpinan Daerah;
b.      Pimpinan Cabang;
c.       Unsur Pimpinan Unit Kerja.

3.         Peninjau terdiri atas :
a.       Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.      Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Cabang.

4.         Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.

Pasal  35
1.         Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh :
a.       Peserta;
b.      Peninjau;
c.       Undangan.

2.         Peserta terdiri atas :
a.       Unsur Pimpinan Daerah
b.      Pimpinan Cabang
c.       Unsur Pimpinan Unit Kerja

3.         Peninjau terdiri atas :
a.       Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO);
b.      Unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Cabang.

4.         Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.




Bagian Keempat
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT UNIT KERJA
Pasal  36
1.         Musyawarah Unit Kerja dihadiri oleh :
a.       Peserta;
b.      Peninjau;
c.       Undangan.

2.         Peserta terdiri atas :
a.       Unsur Pimpinan Cabang;
b.      Pimpinan Unit Kerja;
c.       Komisariat;
d.      Anggota atau perwakilan anggota.

3.         Peninjau dari unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Unit Kerja.
4.         Undangan terdiri dari :
a.       Perwaklilan institusi;
b.      Perorangan.

5.         Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
6.         Pimpinan Musyawarah Unit Kerja dipilih dari dan oleh peserta.
7.         Sebelum Pimpinan Musyawarah Unit Kerja terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Unit Kerja.

Pasal  37
Ketentuan mengenai Musyawarah Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa.

Pasal  38
1.         Rapat Kerja Unit Kerja dihadiri oleh :
a.       Peserta;
b.      Peninjau;
c.       Undangan.

2.         Peserta terdiri atas :
a.       Unsur Pimpinan Cabang;
b.      Pimpinan Unit Kerja;
c.       Komisariat;
d.      Anggota atau perwakilan anggota.

3.         Peninjau dari unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Unit Kerja.
4.         Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.



Pasal  39
1.         Rapat Pimpinan Unit Kerja dihadiri oleh :
a.       Peserta;
b.      Peninjau;
c.       Undangan.

2.         Peserta terdiri atas :
a.       Unsur Pimpinan Cabang;
b.      Pimpinan Unit Kerja;
c.       Komisariat.

3.         Peninjau dari unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Unit Kerja.
4.         Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Unit Kerja ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

BAB  X
HAK BICARA DAN HA SUARA
Pasal  40
HAK BICARA
1.         Peserta mempunyai hak bicara.
2.         Peninjau memiliki hak bicara.

Bagian Pertama
HAK SUARA MUSYAWARAH NASIONAL
Pasal  41
1.         Pengaturan hak suara diatur berdasarkan jumlah anggota yang sah dan telah memenuhi kewajiban sebagai anggota;
2.         Hak suara PUK diatur sebagai berikut :
a.       Sampai dengan 500 anggota mempunyai 1 (satu) suara;
b.      Lebih dari 500, setiap 500 kelebihannya mendapat tambahan 1 (satu) suara, sebanyak-banyaknya 10 suara.

2.         Hak suara Pimpinan Cabang (PC) :
a.       Sampai dengan 1000 anggota, mempunyai hak 1 (satu) suara;
b.      Lebih dari 1000, setiap 1000 kelebihannya mendapat tambahan 1 (satu) suara, sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara.

3.         Hak suara Pimpinan Daerah (PD) :
a.       Sampai dengan 1000 anggota, mempunyai hak 1 (satu) suara;
b.      Lebih dari 1000, setiap 1000 kelebihannya mendapat tambahan 1 (satu) suara, sebanyak-banyaknya 10 suara.

4.         Tiap anggota PP FSP RTMM-SPSI yang demisioner mempunyai 1 (satu) suara.
5.         Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) mempunyai 1 (satu) suara.

Bagian Kedua
HAK SUARA MUSYAWARAH DAERAH
Pasal  42
1.         Pengaturan hak suara diatur berdasarkan jumlah anggota yang sah dan telah memenuhi kewajiban sebagai anggota;
2.         Hak Suara Pimpinan Cabang sampai dengan anggota 1000 orang, mempunyai hak 1 (satu) suara, lebih dari 1000 anggota, setiap 1000 anggota bertambah 1 (satu) suara, dengan sebanyak-banyaknya 5 (lima) hak suara;
3.         Hak Suara Pimpinan Unit Kerja diatur sebagai berikut :
a.       Sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) anggota, mempunyai hak 1 (satu) suara;
b.      Lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) anggota, setiap 250 (dua ratus lima puluh) anggota mendapat tambahan hak 1 (satu) suara, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hak suara.

4.         Tiap anggota PD FSP RTMM-SPSI yang demisioner mempunyai 1 (satu) suara.
5.         Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) mempunyai 1 (satu) suara.

Bagian Ketiga
HAK SUARA MUSYAWARAH CABANG
Pasal  43
1.         Pada dasarnya perhitungan dan pengaturan hak suara diatur berdasarkan jumlah anggota yang sah dan telah memenuhi kewajiban sebagai anggota;
2.         Hak Suara Pimpinan Unit Kerja (PUK) diatur sebagai berikut :
a.       Sampai dengan 200 (dua ratus) anggota, mempunyai hak 1 (satu) suara;
b.      Lebih dari 200 (dua ratus) anggota, setiap 200 (dua ratus) anggota mendapat tambahan hak 1 (satu) suara, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hak suara.

3.         Tiap anggota PC FSP RTMM-SPSI yang demisioner mempunyai 1 (satu) suara.
4.         Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) mempunyai 1 (satu) suara.

Bagian Keempat
HAK SUARA MUSYAWARAH UNIT KERJA
Pasal  44
1.         Setiap anggota yang sah dan telah memenuhi kewajiban sebagai anggota mempunyai hak 1 (satu) suara;
2.         Dalam hal menggunakan perwakilan, maka maksimal setiap wakil hanya boleh membawa 50 suara.



BAB  XI
PEMILIHAN PIMPINAN ORGANISASI
Pasal  45
1.         Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Unit Kerja dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah.
2.         Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.
3.         Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.
4.         Penyusunan Pengurus Pimpinan organisasi dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur.
5.         Tata Cara Pemilihan Pimpinan Organisasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal ini diatur dalam Peraturan Tersendiri.

Pasal  46
1.         Syarat -syarat untuk menjadi pimpinan organisasi tingkat PP, PD atau PC adalah :
a.       Telah menjadi anggota selama 5 (lima) tahun;
b.      Menguasai dan memahami masalah organisasi;
c.       Menandatangani pernyataan kesediaan dan bersedia aktif menjadi pimpinan.

2.         Syarat-syarat untuk menjadi Pimpinan Unit Kerja adalah :
a.       Pekerja pada perusahaan industri barang dan jasa sektor Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman serta sejenisnya;
b.      Telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali pembentukan PUK baru;
c.       Menandatangani pernyataan kesediaan untuk menjadi pimpinan organisasi.

BAB  XII
KEUANGAN
Pasal  47
1.         Sumber-sumber keuangan organisasi terdiri atas :
a.       Uang pangkal tiap anggota sebanyak 2% dari upah bruto/bulan pada waktu pendaftaran;
b.      Iuran wajib tiap anggota sebanyak 1% dari upah bruto/bulan dipungut setiap bulan;
c.       Sumbangan sukarela yang tidak mengikat;
d.      Uang Konsolidasi;
e.       Usaha-usaha lain yang sah;
f.        Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah.

2.         Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan organisasi pada Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan juncto BAB VII UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
3.         Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.


BAB  XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM
Pasal  48
1.         Jenis perselisihan hukum :
a.    Sengketa Organisasi;
b.   Sengketa Perdata.

2.         Penyelesaian perselisihan hukum :
a.    Musyawarah;
b.   Arbitrase;
c.    Peradilan.

3.         Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB  XIV
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal  49
1.         FSP RTMM-SPSI mempunyai Atribut yang terdiri dari :
a.    Logo;
b.   Bendera;
c.    Hymne;
d.   Mars Pekerja.

2.         Logo sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir a, terdaftar secara resmi di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.
3.         Logo sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir a, mempunyai arti dan makna sebagai berikut :
a.    Lingkaran dengan 20 gerigi warna hitam, lambang semangat dan persatuan pekerja sebagai kelanjutan SBLP yang lahir pada 20 Februari 1973;
b.   Dasar logo warna biru laut, bermakna dinamika (laut) dan etos kerja;
c.    Padi dan tangkai warna kuning terikat erat dengan kapas warna putih, bermakna bersatu padu bekerja keras meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan pekerja dan bangsa Indonesia;
d.   Tangkai Kapas warna hijau, lambang kesuburan Tanah Air dan lingkungan hidup yang harus secara terus menerus dipelihara, dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat;
e.    Segi lima warna merah dan dasar putih, lambang semangat kebangsaan yang berdasar Pancasila dan UUD 1945;
f.     Tulisan FSP RTMM-SPSI warna merah, bermakna FSP RTMM-SPSI sebagai wahana yang dinamis untuk mencapai cita-cita.

4.         Ketentuan tentang Atribut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.





BAB  XV
PENUTUP
Pasal  50
1.         Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.
2.         Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di       :  Hotel Grand Cempaka, Jakarta
Pada Tanggal       :  26 Januari 2010




PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IV
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK, TEMBAKAU, MAKANAN, MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA





















SOEGANDA PRIYATNA                             SAHRUL FURQAN
                              K E T U A                                              S E K R E T A R I S




0 komentar:

Posting Komentar